ANGGARAN DASAR (AD)

LEMBAGA ADAT DESA (LAD) SUKA DHARMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan Desa  Tentang Lembaga Adat , yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur
2. Desa adalah Desa Sukarara
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sukarara
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Permusyawaratan Desa Sukarara.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setetmpat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan SNegara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah.
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa , ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan Pelayanan masysrakat Desa.
7. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa
8. Pembina Lembaga Adat Desa adalah Pembina Lembaga Adat Desa yang diketuai oleh Kepala Desa
9. Pemangku Lembaga Adat adalah tokoh masyarakat yang merupakan anggota Lembaga Adat yang merupakan wakil dari kesatuan anggota masyarakat hukum adat
10. Atribut adalah tanda atau simbol yang melengkapi pakaian adat Pemangku Adat
11. Adat Istiadat adalah nilai-nilai, norma-norma, kaidah sosial dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa yang masih dihayati dan dipelihara sebagai pola prilaku dalam kehidupan masyarakat Desa.
12. Kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan-perbuatan positif yang dilakukan warga masyarakat yang merupakan suatu kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya yang bersumber pada hukum adat atau adat istiadat yang diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan warga masyarakat lainnya.
13. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya mendorong motivasi dan membangkitkan kesadaran atas potensi yang dimiliki dalam mengembangkan aspek-aspek kepribadian, pengetahuan, sistem nilai dan keterampilan kerja serta meningkatkan peran lembaga adat untuk menunjang pembangunan.
14. Pengembangan adalah upaya terencana, terpadu dan terarah agar kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan lembaga adat dapat berkembang sehingga mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan.
15. Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat yang tercermin dalam tindakan mereka sesuai dengan adat istiadat dan pola sosial budaya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT

Pasal  2

Nama

Lembaga Adat ini dinamakan Lembaga Adat Desa (LAD)  SUKA DHARMA.

Pasal 3

Tempat

Lembaga Adat Desa (LAD) Suka Dharma  ini didirikan dan ditetapkan  pada  tanggal  20 Agustus 2019 . Kemudian diundangkan pada tanggal 26 Agustus 2019 ,  yang berkedudukan di desa Sukarara kecamatan Sakra Barat kabupaten Lombok Timur provinsi Nusa Tenggara Barat

BAB III

AZAS,  SIFAT, DAN LANDASAN

Pasal 4

Azas

Lembaga Adat Desa (LAD) Suka Dharma berazaskan  nilai-nilai Adat istiadat yang bersendikan nilai-nilai Agama Islam.

Pasal 5

Sifat

Lembaga Adat Desa (LAD) Suka Dharma bersifat umum, bebas, terbuka dan kekeluargaan kepada siapa saja yang bersedia ikut berpartisipasi.  Lembaga  ini dijalankan dengan mengutamakan unsur musyawarah dan mufakat dalam memutuskan kebijakan lembaga.

Pasal  6

Syarat-syarat keanggotaan.

Syarat-syarat untuk menjadi anggota pada pasal 6, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)

Pasal 7

Landasan

Lembaga Adat Desa (LAD) Suka Dharma  berlandaskan kepada:

1. Panca Sila dan UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangNomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor9 2 Tahun 2014 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 9
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ;
9. Peraturan Desa Sukarara Nomor 05 Tahun  2019 tentang.Pembentukan Lembaga Adat Desa Suka Dharma dan Susunan kepengurusannya

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

Tugas Lembaga Adat Desa

Lembaga Adat Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa

Pasal 9
Fungsi

Lembaga Adat Desa  Berfungsi sebagai Wadah untuk:

1. Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
2. Melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/ atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
3. Mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa:
4. Mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
5. Pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
6. Mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
7. Mengembangkan kerjasama dengan Lembaga Adat lainnya.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 10
Kewenangan Lembaga Adat

• Pemangku Adat berwenang :

1. Menyelenggarakan rapat dan musyawarah Lembaga Adat;
2. Menyelesaikan urusan adat istiadat di wilayah kerjanya;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat;
4. Menghimpun dan mendata adat istiadat masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;
5. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pemberdayaan adat istiadat;
6. Mewakili dan bertindak atas nama lembaga adat baik diluar maupun dalam pengadilan;
7. Mengatur tatakrama pergaulan pemuda dan pemudi;
8. Menyusun Peraturan Adat sesuai dengan adat istiadat setempat;
9. Membina hubungan kemitraan, pengkoordinasian dengan Kecamatan dan Pemerintahan Desa;
10. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana ringan di setiap jenjang organisasi lembaga adat sepanjang penyelesaiannya itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
11. Melaksanakan kerjasama antar Lembaga Adat atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

• Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf i dan huruf j, disampaikan kepada Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat.
• Guna kelancaran penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenangnya, Pemangku Adat menyusun peraturan tata tertib Lembaga Adat
• Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada kompilasi adat istiadat Kabupaten dan/ atau desa.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT DESA

Pasal 11

Hak Lembaga Adat

Lembaga Adat berhak menerima bantuan atau sumbangan dari instansi pemerintah/ swasta dan pihak ketiga yang tidak mengikat

Pasal 12

Kewajiban Lembaga Adat

Lembaga Adat mempunyai kewajiban :

1. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan adat istiadat setempat;
2. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat Pemerintah terutama Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraaan Pemerintah yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan kemasyarakatan yang adil dan demokratis;
3. Menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB VII
BENTUK DAN STATUS

Pasal 13
Lembaga Adat Desa berbentuk Badan hukum yang terdaftar pada Akte Notaris

……………………………………………………………

Pasal 14
Lembaga Adat Desa berstatus bebas dari segala pengaruh dan kepentingan politik pemerintah pusat, Provinsi, dan Kabupaten.

BAB VIII
STRUKTUR KELEMBAGAAN

Pasal 15
Struktur
Lembaga Adat Desa  ini mempunyai struktur dan sistem kerja, yang hierarchinya akan diatur secara rinci dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB  IX
HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 16

Hak Pengurus

Kepada Pengurus Lembaga Adat Desa berhak diberikan tunjangan yang bersumber dari APBDes sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal 17

Kewajiban Pengurus
Kewajiban yang dimaksud pada pasal 17 ini, akan dijabarkan lebih rinci dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)

BAB X
KONGRES

Pasal 18
Keputusan tertinggi hanya diputuskan dalam Kongres  Lembaga Adat yang diadakan setiap 3  (tiga) kali setahun.

Pasal 19
Kongres yang dimaksud dalam pasal 18 dinamakan “MUSYAWARAH LEMBAGA ADAT”

Pasal 20
Tatacara persidangan dan segala hal ikhwal berhubungan dengan pelaksanaan “Muyawarah Lembaga Adat” akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Keputusan Tertinggi hanya dicapai melalui musyawarah, tidak diputuskan melalui suara terbanyak; hal ini sesuai dengan jiwa dan sifat organisasi/lembaga  sebagaimana disebut pada pasal 5 di atas.

BAB XI
KEUANGAN

Pasal 21
Lembaga Adat Desa memiliki kas sumber keuangan untuk membiayai segala bentuk Program kegiatan Lembaga Adat Desa dan selanjutnya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB XII
NAMA, LAMBANG,  BENDERA DAN PAKAIAN ADAT

Pasal 22
Nama
Nama Lembaga Adat Desa yang disingkat “LAD” adalah : SUKA DHARMA

Makna Suka Dharma adalah :  Senang terhadap nilai-nilai kebenaran dan kesucian.

Pasal 23

Lambang

Makna Lambang /Logo LAD :

1. Garis pinggir persegi lima maknanya : Lembaga Adat Desa (LAD) Suka Dharma berpalsafah Pancasila yang bersendikan nilai-nilai Agama (Rukun Islam) .
2. Gambar padi, kapas, dan rumah maknanya : LAD Suka Dharma sebagai wadah untuk membantu masyarakat memenuhi tiga kebutuhan pokok, yaitu : sandang, pangan, dan papan.
3. Gambar Kitab yang terletak di atas rumah maknanya : Masyarakat desa Sukarara harus menjunjung tinggi dan tunduk terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersumber dari hukum adat, agama, dan hukum formil dari pemerintah.
4. Gambar timbangan maknanya : Lembaga Adat Desa (LAD) Suka Dharma sebagai wadah bagi seluruh komponen masyarakat untuk mencari keadilan.
5. Makna dari Ciri khas bentuk bangunan Rumah (Balai Adat) tersebut :
6. Bahan-bahannya terbuat dari tumbuh-tumbuhan, seperti : Pagar/dindingnya terbuat dari anyaman bambu, tiang-tiangnya terbuat dari pepohonan, atapnya berasal dari ilalang., dan bagian-bagian rangka yang lain juga terbuat dari bahan tumbuhan. Semua itu mengandung makna, bahwa kita sebagai manusia hanya bisa hidup karena bahan makan kita berasal dari tumbuh-tumbuhan.
7. Bentuk bangunannya yang meruncing dan menuju satu titik puncak. Ini mengandung makna filosofi bahwa apapun profesi kita di atas dunia ini, pada akhirnya kita semua akan kembali menghadap kepada sang Khalik yang maha Kudus, yang Maha Esa.
8. Lantainya terbuat dari tanah, maknanya adalah : Untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa manusia berasal dari tanah dan pada suatu saat nanti kita  akan kembali masuk ke dalam tanah..

Pasal 24
Pakaian Adat

Pakaian Adat yang dipakai oleh Pengurus Lembaga Adat Desa (LAD) Suka Dharma dinamakan Pakaian Adat Sasak. Bentuk dan gambarnya seperti di bawah ini.

BAB XIII
ATURAN PERALIHAN DAN PERUBAHAN

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Apabila terdapat kekeliruan dalam Anggaran Dasar ini akan disempurnakan dalam musyawarah khusus yang diadakan untuk maksud itu.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 26
Anggaran Dasar ini merupakan petunjuk umum dan mekanisme pelaksanaannya mesti disesuaikan dengan isi pokok yang telah ditetapkan secara seksama.

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

LEMBAGA ADAT DESA (LAD) SUKA DHARMA

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1

Keanggotaan

Syarat Keanggotaan:

1. Setia terhadap Pancasila
2. Beragama Islam
3. Bersuku Sasak dan/atau keturunan Sasak.
4. Bersedia mematuhi Tata Tertib Lembaga adat, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan hukum  adat (Awiq-Awiq) Masyarakat Hukum Adat Sasak.
5. Orang dari daerah lain yang mengaku dirinya suku Sasak yang menetap di desa Sukarara  dan dianggap membantu/berjasa kepada Masyarakat Hukum Adat  yang dibuktikan dengan surat keputusan Lembaga Adat Desa.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 2
  Hak anggota

Setiap anggota berhak:

1. Setiap anggota berhak diberikan tunjangan yang bersumber dari APBDes sesuai kemampuan keuangan desa.
2. Setiap anggota berhak menerima fasilitas lain yang berhubungan dengan kelengkapan atribut lembaga Adat.

Pasal 3
Kewajiban Anggota

Setiap anggota berkewajiban:

1. Mematuhi dan melaksanakan isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), mematuhi dan melaksanakan keputusan MUSYAWARAH Lembaga Adat Desa sebagai keputusan tertinggi.
2. Menjaga dan memperjuangkan nama baik LAD Suka Dharma.
3. Membela kepentingan Masyarakat.
4. Memilihara Hukum Adat sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat tanpa mengabaikan hukum positif/Negara
5. Memelihara adat istiadat, kekayaan budaya serta turut serta melestarikannya.
6. Mematuhi tata tertib Lembaga Adat Desa (LAD) Suka Dharma.

BAB III
   KEPENGURUSAN DAN STRUKTUR LEMBAGA ADAT DESA

Pasal 4
Lembaga Adat Desa (LAD) Suka Dharma yang  memiliki susunan kepengurusan dan Badan-Badan di  dalamnya  disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 5
Susunan Kepengurusan LAD Suka Dharma

Lampiran         : Surat Keputusan Kepala Desa Sukarara.

Nomor            : 141 / 15 / Pem. / Ds.Skr / 2019.

Tanggal           : 18 Juli 2019.

PENETAPAN NAMA-NAMA PENGURUS LEMBAGA ADAT DESA (LAD)

SUKA DHARMA

DESA SUKARARA KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PERIODE : 2019-2024

Pelindung/Penasehat   : Kepala Desa Sukarara.

Ketua                          : H. Salim., S. Pd.

Sekretaris                    : Yunus Asdi, S. Pd.

Bendahara                   : Sumarni Sari Dewi, A.Md.Keb.

Kepala Desa Sukarara,

SUDIRMAN, S. Pd.

Pasal 6

Pelindung/penasehat

Pelindung/penasehat dalam kepengurusan Lembaga adat langsung dijabat oleh Kepala Desa.

Pasal 7
Masa Kepengurusan

Masa kepengurusan Lembaga Adat Desa (LAD) Suka Dharma selama 5 (Lima) tahun dan  dapat diangkat kembali selama dua periode lagi sesuai dengan  hasil Musyawarah/mufakat Lembaga Adat

Pasal 8
Berakhirnya Masa Kepengurusan

Berakhirnya masa kepengurusan di Lembaga Adat Desa (LAD) Suka Dharma  disebabkan :

1. Berakhirnya masa kepengurusan
2. Pindah domisili
3. Meninggal dunia
4. Mengundurkan diri dan / atau dikeluarkan dari kepengurusan karena hal-hal lain yang bertentangan dengan AD/ART.

Pasal 9
Pergantian Kepengurusan

1. Pengurus Lembaga Adat Desa (LAD) Suka Dharma dapat dilakukan pergantian apabila dianggap layak dan perlu.
2. Ketentuan dan mekanisme tentang pergantian pengurus Lembaga Adat Desa (LAD) Suka Dharma diatur dalam peraturan Tata Tertib Lembaga Adat..

Pasal 10

Struktur dan hubungan tata kerja Lembaga adat desa

 BAB IV
HUBUNGAN TATA KERJA

Pasal 11

1. Hubungan Lembaga adat dengan pemerintah desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
2. Hubungan tata kerja Lembaga adat dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif dan koordinatif
3. Hubungan tata kerja Lembaga adat dan lembaga pemerintahan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB V
MUSYAWARAH LEMBAGA ADAT DESA

Pasal 12

Musyawarah Lembaga Adat Desa dihadiri oleh:

1. Seluruh Pengurus LAD Suka Dharma,
2. Pengurus LKD yang ada.
3. Tokoh Adat, tokoh agama, tokoh Pemuda dan Wanita
4. Peninjau

BAB VI
KEUANGAN

Pasal 13

Sumber-Sumber keuangan Lembaga Adat Desa (LAD) Suka Dharma  diperoleh dari:

1. Sumbangan pemerintah yang berasal dari : APBN, APBD, dan APBDes
2. Sumbangan Donatur yang sifatnya tidak mengikat.
3. Usaha-usaha lain yang sah.
4. Swadaya masyarakat.

Pasal 14
Semua dana yang diperoleh dipergunakan untuk keperluan Lembaga demi menunjang terlaksananya program Lembaga Adat Desa

BAB VII
ATRIBUT

Pasal 15

1. Lembaga Adat Desa (LAD) Suka Dharma memiliki atribut berupa: Lambang, bendera,  dan  Pakaian Adat.
2. Pakaian Adat Pengurus Lembaga Adat dipakai pada saat mengikuti Musyawarah lembaga Adat dan ketika menghadiri acara-acara Ritual adat..

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 16
Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut dalam keputusan-keputusan Musyawarah Lembaga Adat Desa (LAD) Suka Dharma.

Pasal 17
Anggaran Rumah Tangga ini  berlaku sejak tanggal ditetapkan.

                                                                                  .                                                 

PERATURAN TATA TERTIB PENGURUS

LEMBAGA ADAT DESA (LAD) SUKA DHARMA

1. Dalam mengikuti Rapat Lembaga Adat, Setiap Pengurus diharuskan memakai
2. Setiap mengadakan Rapat Lembaga adat harus dilakukan pembacaan Tembang sebelum acara penutup/doa.
3. Bahasa yang digunakan dalam berpidato pada forum Rapat lembaga adat harus lebih banyak menggunakan bahasa sasak( 70 % bhs. Sasak dan 30 % Bhs. Indonesia ).
4. Rapat tahunan Pengurus Lembaga Adat Desa (LAD) Suka Dharma diadakan 3 (tiga) kali setahun
5. Semua Pengurus Lembaga Adat Desa Wajib menghadiri Rapat yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat Desa (LAD) Suka Dharma.
6. Jika ada anggota pengurus yang berhenti dari kepengurusan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, dan pindah domisili paling lama 14 hari terhitung sejak meninggal dunia, pengunduran diri, dan /atau pindah domisili Pengurus Lembaga Adat segera mengadakan Rapat untuk menentukan penggantinya.