Penetapan bakal calon menjadi calon kepala desa sukarara adalah tahapan resmi dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di mana Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) menetapkan bakal calon yang telah memenuhi persyaratan administratif untuk mengikuti pemungutan suara.
Berdasarkan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa serta ketentuan yang mengacu pada Undang-Undang Desa, mekanisme dan tahapan penetapan ini meliputi poin-poin berikut :
- Penelitian dan Klarifikasi Administrasi
- Verifikasi dokumen. Panitia pemilihan meneliti kelengkapan serta keabsahan berkas administrasi pencalonan yang diserahkan oleh para bakal calon.
- Klarifikasi instansi. Panitia melakukan klarifikasi keabsahan dokumen (seperti ijazah atau surat keterangan lainnya) kepada instansi yang berwenang.
- Masukan masyarakat. Hasil penelitian persyaratan diumumkan kepada masyarakat desa untuk memperoleh masukan atau tanggapan sebelum penetapan dilakukan.
- Ketentuan Jumlah Calon
Jumlah bakal calon yang memenuhi syarat menentukan langkah lanjutan yang wajib diambil oleh panitia pemilihan:
- Jumlah ideal (2 hingga 5 orang). Apabila bakal calon yang memenuhi syarat berjumlah paling sedikit 2 orang dan paling banyak 5 orang, panitia langsung menetapkan mereka menjadi Calon Kepala Desa dan mengumumkannya kepada masyarakat.
- Kurang dari 2 orang. Jika bakal calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 orang, panitia wajib memperpanjang waktu pendaftaran (umumnya selama 20 hari kalender sesuai aturan turunan di daerah).
- Lebih dari 5 orang. Jika bakal calon yang lolos verifikasi berjumlah lebih dari 5 orang, panitia melaksanakan seleksi tambahan secara objektif dan transparan (misalnya melalui ujian tertulis, wawancara, atau penilaian pengalaman) untuk menyaring hingga tersisa maksimal 5 orang calon.
- Rapat Penetapan dan Pengundian Nomor Urut
- Berita acara dan keputusan. Panitia menuangkan hasil penetapan dalam berita acara rapat pleno dan surat keputusan resmi.
- Pengundian nomor urut. Setelah resmi ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, tahapan dilanjutkan dengan pengundian nomor urut secara terbuka yang akan dicantumkan pada surat suara, serta pembacaan tata tertib kampanye.